HUMAS UNTUK ORGANISASI BISNIS

HUMAS UNTUK ORGANISASI BISNIS 

Organisasi bisnis atau yang bisa juga disebut dengan organisasi profit (profit

oriented organization) adalah salah satu bentuk organisasi yang semakin

banyak menggunakan jasa humas dalam kegiatannya sehari-hari. Terlebih lagi

untuk perusahaan-perusahaan besar dengan jumlah karyawan ribuan atau

Perusahaan Multi Nasional yang memiliki sejumlah cabang di luar negeri,

perusahaan-perusahaan semacam itu sekarang ini semakin menyadari

pentingnya peran humas bagi organisasi. 

Mengelola perusahaan bisnis di jaman yang semakin kompleks seperti

sekarang ini merupakan sebuah tantangan tersendiri. Seperti yang telah dibahas

di Modul 3, sebuah organisasi merupakan sebuah sistem yang kompleks dan

rumit dengan segala komponennya. Di jaman yang semakin moderen ini,

organisasi bisnis dituntut untuk bisa semakin luwes dalam menyikapi situasi

dan kondisi lingkungan sekitar organisasi yang semakin cepat berubah. Publik

organisasi bisnis juga semakin lama menjadi semakin kritis, semakin cerdas,

serta menuntut kinerja organisasi menjadi semakin profesional. Dalam kondisi

semacam ini, organisasi bisnis juga diharapkan semakin peka dengan berbagai

macam gejolak yang ada di masyarakat, karena untuk bisa bertahan

menghadapi persaingan dan perubahan yang terus menerus terjadi di sekitar

organisasi, organisasi bisnis mau tidak mau harus semakin bisa beradaptasi

serta menyesuaikan diri dengan segala kondisi tersebut. 

Pada kegiatan belajar 2 ini akan dibahas mengenai berbagai tantangan yang

dihadapi oleh organisasi bisnis serta kegiatan-kegiatan humas di organisasi

bisnis. 

Tantangan Organisasi Bisnis 

Agar sebuah perusahaan bisa terus bertahan, salah satu kemampuan yang

mutlak dimiliki oleh organisasi adalah kemampuan untuk membaca situasi

yang sedang maupun akan terjadi yang akan berpengaruh terhadap

kelangsungan hidup organisasi. Dengan kata lain, organisasi bisnis yang

beroperasi pada masa sekarang ini harus mulai memikirkan sebuah cara

bagaimana ia bisa meramalkan bukan saja situasi pasar, melainkan juga

perubahan-perubahan serta gejolak-gejolak lain yang terjadi di masyarakat,

serta memprediksi bagaimana perubahan tersebut akan berpengaruh pada

perusahaan. 

Kemampuan untuk meramalkan atau memprediksi perubahan yang terjadi di

masyarakat merupakan sebuah kemampuan untuk memahami isyu atau trend

yang tengah menggejala. Selain itu perusahaan juga diharapkan semakin

sensitif didalam menerapkan corporate social responsibility (tanggung jawab

sosial perusahaan) untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

1. Isu, Humas, dan Perusahaan 

Dalam masyarakat yang terus berubah, manusia dituntut untuk mampu

beradaptasi serta membiasakan diri dengan perubahan yang terjadi. Para pakar

ilmu sosial menyatakan bahwa manusia yang hidup sejak abad 20 kedepan

adalah manusia yang paling banyak serta paling sering mengalami perubahan

sosial jika dibandingan dengan manusia yang hidup pada abad-abad

sebelumnya. Salah satu pemicunya adalah besarnya penemuan dibidang

teknologi yang dihasilkan manusia sejak Revolusi Industri. Sejak saat itu

manusia mengalami berbagai macam perubahan sosial yang signifikan dalam

hidupnya seperti urbanisasi, depresi ekonomi, dua perang dunia, revolusi sosial

seperti gerakan feminisme (kesetaraan jender) dan HAM, serta perkembangan

teknologi komunikasi dan informasi yang semakin cepat. 

Masing-masing perubahan sosial ini memunculkan isyu-isyu sosial serta trend-

trend sosial yang harus diwaspadai. Menurut Grunig dan Hunt (1984) isyu

adalah, “Topics around which publics are formed.†. Sementara Heath

dan Nelson (1986) melihatnya sebagai, “A contestable question of fact,

value, or policy.† (dikutip dalam Grunig dan Repper, 1992). Heath (1997)

sendiri berpendapat bahwa isyu merupakan, “Dispute between parties based

on gaps in facts, values, or policies.† Dari pendapat yang berbeda-beda

tersebut nampaknya ada satu benang merah yang menghubungkan ketiganya

yaitu bahwa isyu yang dimaksud disini lebih dari sekedar rumor atau kabar

burung, melainkan lebih pada trend sosial yang tengah menggejala di

masyarakat. 

Steve Mackey (2000) mengakui bahwa isyu sulit untuk didefinisikan karena

banyak hal bisa disebut sebagai isyu sosial. Ia menyatakan, “It has to do

with the subtle word of people’s ideas and attitudes. Ideas and attitudes

which sometimes develop slowly in a society over the years that they are hard

to notice until their effects bite, possibly in the form of new laws or government

regulations.†. Dari Mackey kita mendapatkan kata kunci ideas dan attitudes

atau ide-ide dan sikap manusia terhadap suatu hal. Heath dan Nelson

sebelumnya mengemukakan kata kunci values (nilai-nilai), facts (fakta), dan

policies (kebijakan) yang kesemuanya itu masih contestable (bisa

diperdebatkan lagi). Karenanya, mungkin bisa disimpulkan bahwa isyu sosial

berkenaan dengan sikap serta berbagai pemikiran yang tumbuh dan beredar di

masyarakat. Sikap dan pemikiran tersebut berkenaan dengan hal-hal yang

menyangkut nilai-nilai yang dipercaya masyarakat, fakta-fakta yang ada, atau

kebijakan-kebijakan yang akan atau tengah dianut di suatu masyarakat. 

Sebagai contoh misalnya saja isyu tentang HAM atau isyu tentang lingkungan

hidup yang semakin lama semakin dianggap penting oleh masyarakat. Isyu

tentang HAM yang telah lama beredar berimplikasi pada semakin ketatnya

peraturan-peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan, larangan untuk

memperkerjakan tenaga kerja dibawah umur, serta persyaratan yang harus

dipenuhi perusahaan akan fasilitas dan kondisi kerja yang memadai dan

manusiawi. Isyu tentang lingkungan hidup menyebabkan banyak elemen

masyarakat semakin ketat mengawasi kinerja berbagai perusahaan yang

ditengarai sebagai penyebab utama banyaknya kasus lingkungan yang

berkaitan dengan pencemaran, konservasi alam, dan kerusakan habitat alami

mahluk hidup. 

Pada masa moderen ini perusahaan tidak bisa lagi bersikap kurang peka atau

tidak peduli pada isyu-isyu sosial. Dengan semakin kritisnya masyarakat,

organisasi-organisasi yang kurang menganggap penting isyu sosial yang tengah

beredar di masyarakat bisa mendapatkan konsekuensi yang amat pahit. Hal ini

bisa terjadi karena jika sebuah isyu telah mengkristal dan dianggap oleh

sebagian besar anggota masyarakat sebagai sesuatu yang memiliki nilai positif

yang harus dipertahankan maka pemerintah biasanya akan menyikapi hal

tersebut dengan mengeluarkan peraturan atau perundang-undangan baru

tentang hal itu. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang tentang

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diteken dimasa pemerintahan

Megawati. Undang-undang tersebut muncul sebagai bentuk jawaban

Pemerintah akan isyu kesetaraan jender yang merebak di masyarakat Indonesia

akhir-akhir ini. Demikian pula Undang-undang Perlindungan terhadap Anak,

dan lain sebagainya, semua itu bermula dari isyu di masyarkat yang kemudian

mengkristal. 

Mungkin dua contoh diatas kurang ada kaitannya dengan keberadaan

perusahaan. Kalau begitu coba kita lihat contoh yang lain. Beberapa waktu

yang lalu, surat kabar ramai memberitakan tentang kasus pencemaran

lingkungan di Teluk Buyat oleh PT. Newmont. Kasus Newmont tersebut

merupakan salah satu contoh ‘nasib’ yang harus dihadapi oleh

perusahaan yang kurang sensitif terhadap suatu isyu yang beredar di

masyarakat. Kita bisa melihat betapa besar harga yang harus dibayar. Bukan

saja dari aspek finansial, tapi yang lebih penting lagi citra dan reputasi

perusahaan bisa hancur di mata publiknya. Di negara-negara maju, salah satu

dampak yang harus ditanggung oleh perusahaan yang tidak menyikapi isyu

sosial secara tepat adalah merosotnya harga saham mereka di bursa efek. 

Sekarang, apa kaitan antara isyu dan humas? Pada modul 1 telah kita bahas

sedikit bahwa salah satu fungsi humas bagi perusahaan adalah sebagai pencari

informasi. Pada Modul 3 istilah humas sebagai boundary spanner perusahaan

telah kita perkenalkan. Dalam kaitannya dengan isyu, tugas humaslah untuk

mencari informasi, mengidentifikasi isyu-isyu yang beredar di masyarakat,

menyampaikannya kepada pihak manajemen, serta membuat perencanaan apa

yang harus dilakukan perusahaan dalam menghadapi isyu tersebut. 

Dalam banyak literatur penanganan isyu secara profesional oleh perusahaan

kini disebut sebagai penerapan Management Isyu (Issues Management) yang

manfaatnya mulai banyak dirasakan. Menurut Grunig (1984) dan Heath (1997)

penanganan isyu bisa dibagi menjadi beberapa tahap yaitu: 

a. Tahap 1: Issue Identification 

Mengidentifikasi isyu-isyu apa saja yang tengah beredar di masyarakat. Baik

yang relevan maupun yang tampaknya tidak relevan dengan perusahaan. 

b. Tahap 2: Issue analysis 

Menganalisis isu berdasarkan urgensinya, isu-isu mana saja yang relevan

dengan perusahaan, serta memperkirakan dalam jangka waktu berapa lama isu

tersebut akan benar-benar berpengaruh terhadap perusahaan. 

c. Tahap 3: Issue classification 

Mengklasifikasi isu berdasarkan bentuk dan jenisnya. Misalnya yang mana isu

tentang lingkungan, yang mana isu tentang HAM, dan sebagainya. 

d. Tahap 4: Issue prioritization 

Membuat daftar prioritas isu, yang mana yang harus ditangani perusahaan

terlebih dulu, yang mana yang harus ditangani berikutnya, kapan harus

ditangani, dan sebagainya. 

e. Tahap 5: Determine strategy options 

Membuat beberapa alternatif pilihan penanganan isu. Pikirkan baik-baik

pilihan-pilihan tersebut dari berbagai aspek. Diskusikan dengan pihak

manajemen. 

f. Tahap 6: Issue(s) Action Programs 

Merencanakan dan melaksanakan penanganan isu yang telah dipilih pada tahap

lima. 

g. Tahap 7: Issue management evaluation 

Mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil. Bandingkan antara hasil

yang didapat dengan hasil yang diinginkan. 

2. Humas dan Tanggungjawab sosial Organisasi 

Tantangan lain yang harus dihadapi oleh perusahaan pada masa sekarang ini

adalah bagaimana menyeimbangkan antara mendapatkan keuntungan yang

besar dan menerapkan tanggung jawab sosialnya. Sebagai sebuah organisasi

bisnis yang jelas-jelas berorientasikan profit, banyak perusahaan menyikapi

isyu tentang tanggung jawab sosial ini dengan setengah hati. Mereka melihat

hal ini sebagai suatu hal yang membebani mereka serta menghalangi mereka

dalam upayanya untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Banyak

perusahaan juga menganggap isyu tanggung jawab sosial yang harus diemban

oleh perusahaan sebagai omong kosong belaka, sekedar retorika yang tidak ada

isinya. Lebih buruk lagi perusahaan melihat hal ini sebagai upaya pemerintah

untuk lebih menekan mereka atau sebagai hal yang akan merugikan usaha

mereka. 

Isyu tentang Corporate Social Resposibility atau yang diindonesiakan menjadi

Tanggungjawab Sosial Perusahaan (selanjutnya akan disebut sebagai TSP) ini

sebenarnya bukanlah isyu yang baru bagi perusahaan-perusahaan di negara-

negara maju. Hanya saja di Indonesia hal ini memang masih menjadi sesuatu

yang baru, setidaknya dari segi nama. Walaupun banyak perusahaan di

Indonesia yang mungkin masih belum familiar dengan konsep ini, tapi penulis

yakin bahwa telah banyak pula perusahaan nasional yang menerapkannya,

tanpa menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah bagian dari

penerapan tanggungjawab sosial perusahaan. 

Konsep tentang TSP ini berawal dengan kajian organisasi sebagai sebuah

sistem. Seperti yang telah dibahas di Modul 3, sebagai sebuah sistem organisasi

tidak bisa tidak harus menjalin interaksi yang seimbang dan saling

menguntungkan dengan lingkungannya. Dengan kata lain organisasi dan

lingkungan yang ada di sekitarnya merupakan satu bentuk hubungan yang

saling tergantung, dalam beberapa hal lingkungan tergantung pada organisasi,

dan begitu pula sebaliknya, sebuah konsep yang oleh Preston dan Post (1975)

disebut sebagai interpenetrating system (dikutip dalam Grunig dan Hunt,

1984). 

Menurut David C.H Johnston ada beberapa aspek yang menjadi tanggung

jawab sosial perusahaan karena kehadiran sebuah organisasi di sebuah

lingkungan tertentu: 

1. Dampak Ekonomi. Lapangan pekerjaan baru yang tumbuh dengan hadirnya

perusahaan di tengah-tengah masyarakat 

2. Kualitas Produk. Perusahaan berkewajiban memproduksi produk yang

berkualitas 

3. Hubungan dengan Konsumen. Konsumen berhak atas produk yang

berkualitas, informasi yang jujur, serta harga yang pantas 

4. Dampak Lingkungan Hidup. Perusahaan harus bertanggung jawab atas

adanya kemungkinan polusi (baik tanah, udara, dan air) sebagai akibat dari

hadirnya perusahaan di suatu lingkungan tertentu 

5. Konservasi Energi. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menghemat energi

yang dibutukannya untuk beroperasi 

6. Hubungan dengan Karyawan. Tanggung jawab perusahaan terhadap

karyawan adalah (a) kesempatan mendapatkan pekerjaan yang sama bagi

semua orang, (b) kesempatan untuk mendapatkan kepuasan kerja selama

bekerja di perusahaan tersebut, dan (c) kesempatan untuk mendapatkan

jaminan keselamatan kerja 

7. Hubungan dengan Komunitas. Perusahaan diwajibkan membantu perbaikan

kualitas hidup komunitas dimana organisasi tersebut berada (dikutip dalam

Grunig dan Hunt, 1984). 

Daftar diatas adalah sebagian daftar ‘kewajiban’ organisasi terhadap

masyarakat. Humas sebagai pengantara antara organisasi dengan publiknya

harus senantiasa memastikan bahwa orgnisasi telah menjalankan kewajiban-

kewajibannya tersebut. Humas harus bisa memberikan pengertian kepada

perusahaan bahwa mematuhi kewajiban-kewajiban tersebut tidak akan

berakibat negatif bagi perusahaan. Sebaliknya perusahaan harus melihat TSP

sebagai sebuah bentuk investasi sosial jangka panjang yang mungkin tidak bisa

dilihat hasilnya dalam waktu singkat, namun pasti akan memetik buahnya di

waktu-waktu yang akan datang. Buah yang bisa dipetik perusahaan dari hasil

menerapkan TSP antara lain adalah keloyalan konsumen terhadap produk

mereka, keloyalan karyawan dan karenanya mereka akan termotivasi untuk

juga menghasilkan yang terbaik untuk perusahaan, dukungan masyarakat

terhadap kehadiran perusahaan, serta tentu saja perusahaan akan mendapatkan

citra dan reputasi yang baik. 

Peranan Humas dalam Bisnis 

Setelah kita membahas tentang berbagai tantangan dalam mengelola

perusahaan pada masa sekarang ini, pada segmen kedua ini kita akan

membahas peranan humas dalam organisasi bisnis. Peranan humas dalam

organisasi bisnis sebenarnya hanya merupakan praktik langsung apa yang telah

dikemukakan dalam Modul 4, yaitu menjalin hubungan serta membuat,

merencanakan, serta melaksanakan berbagai program untuk berbagai publik

(seperti hubungan dengan karyawan, komunitas, pemerintah, konsumen, dan

sebagainya) yang dimiliki oleh perusahaan, baik publik internal maupun

eksternal. Hanya saja disini kita akan membahas secara lebih detail peranan

humas dalam menjalin hubungan dengan investor (financial relations) serta

lobbying. 

1. Humas dan Financial Relations 

Menjalin hubungan dengan investor merupakan salah satu kegiatan humas

yang cukup penting. Selain investor atau penenm modal maka publik lain yang

tergolong sebagai Financial Relations adalah pemilik saham (shareholders).

Grunig dan Hunt (1984) bahkan mengidentifikasi empat publik lain yang

tergolong dalam Financial Relations yaitu: (a) current shareholders, (b)

prospective shareholders (kelompok-kelompok yang dianggap potensial untuk

menjadi pemegang saham di kemudian hari), (c) the financial community

seperti bankir, para pialang saham, penasehat investasi, perusahaan asuransi,

dan sebagainya, serta (d) financial media. Publik-publik ini termasuk dalam

kategori publik yang menurut Grunig dan Hunt (1984) adalah “...active and

information seeking.†. Karena publik-publik tersebut memiliki kepentingan

dari segi finansial, maka mereka tergolong sebagai tipe publik yang selalu aktif

mengamati segala kegiatan perusahaan serta selalu ingin mendapatkan

informasi yang terkini tentang kondisi dan kinerja perusahaan. Dalam hal ini

tugas Humas lah untuk selalu mensuplai mereka dengan informasi-informasi

penting yang mereka butuhkan. 

Beberapa cara untuk menjalin hubungan dengan para investor dan pemegang

saham yang disampaikan oleh Harris (2000) adalah: 

a. Annual Reports (Laporan tahunan) 

Laporan tahunan adalah sebuah bentuk laporan keuangan yang memuat segala

transaksi keuangan dalam setahun. Laporan keuangan semacam ini memang

dibuat untuk dipublikasikan kepada masyarakat luas serta dikirimkan kepada

publik-publik tertentu. 

Selain berisikan laporan keuangan perusahaan, laporan tahunan biasanya juga

memuat segala kegiatan perusahaan yang lain selama satu tahun penuh. Karena

berisi begitu banyak informasi yang tidak saja berkaitan dengan kondisi

finansial perusahaan, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan

perusahaan hendaknya ditulis tetap dengan mengacu pada prinsip-prinsip

jurnalistik pada umumnya. 

Dengan begitu bervariasinya publik yang berkepentingan terhadap informasi

yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan, maka biasanya perusahaan

akan menerbitkan laporan keuangan dengan memodifikasi beberapa isinya

disesuaikan dengan publik yang dituju. Laporan Tahunan untuk karyawan

misalnya, meski masih menyajikan kinerja keuangan perusahaan tapi informasi

tersebut tampil dengan lebih singkat dan sederhana, sementara informasi

tentang kegiata-kegiatan tahunan perusahaan diperbanyak. Lain lagi laporan

tahunan yang diperuntukkan bagi para pialang saham misalnya, maka

informasi yang disajikan akan lebih berfokus pada laporan keuangannya,

dengan menyajikan informasi yang sedetail mungkin. 

b. Annual General Meeting 

Annual General Meeting adalah pertemuan tahunan para pemegang saham.

Pada pertemuan semacam ini para pemegang saham berkesempatan untuk

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak manajemen sehubungan

dengan kinerja perusahaan. Selain itu pada kesempatan ini mereka biasanya

juga akan mengevaluasi peraturan-peraturan yang pada saat ini diterapkan di

perusahaan serta membuat perubahan jika diperlukan. 

Walaupun pertemuan semacam ini biasanya hanya dianggap sebagai formalitas

belaka, namun ada saat-saat tertentu dimana perusahaan dituntut untuk mampu

berkomunikasi dengan baik dengan para pemegang saham. Anjloknya harga

saham perusahaan misalnya, merupakan saat-saat sulit bagi perusahaan untuk

bisa menjelaskan kondisi yang dihadapi kepada para pemegang saham. Pada

saat semacam ini Humas diharapkan mendampingi pihak manajemen

memberikan penjelasan kepada pemegang saham. 

2. Humas dan Lobbying 

Jika kita mendengar kata lobbying, maka biasanya yang tergambar di benak

kita adalah sebuah kegiatan yang biasanya dilakukan oleh para politikus.

Kegiatan melobi kita anggap hanya merupakan kewenangan mereka yang

berkecimpung di dunia politik saja seperti orang-orang partai atau pemerintah. 

Moloney (1997) mendefinisikan lobbying sebagai, “...persuasive activity to

change public policy in favour of an organization by groups of people who are

not directly involved in a political process.† (dikutip dalam Harris, 2000).

Lebih lanjut ia menyatakan kegiatan lobbying meliputi, “...monitoring

public policy making for a group interest; building a case in favour of that

interest; and putting it privately with varying degrees of pressures to public

decision makers for their acceptance and support through favourable political

intervention.† 

Dari definisi yang dikemukakan Moloney tersebut kita bisa melihat

relevansinya dengan kajian kehumasan yang tengah kita lakukan ini. Sebuah

perusahaan yang ingin bertahan di masyarakat, seperti yang sudah dibahas

sbelumnya, harus mewaspadai berbagai isyu yang berkaitan dengan kehidupan

perusahaan. Ketika isyu sudah mengkristal, biasanya hal itu akan berimplikasi

pada pembuatan kebijakan publik yang relevan dengan isyu yang dimaksud.

Hal inilah yang bisa dinegosiasikan perusahaan dengan kegiatan lobbying.

Dengan lobbying perusahaan berupaya untuk menyampaikan kepentingan-

kepentingan mereka sehubungan dengan akan diberlakukannya sebuah

peraturan baru atau perundang-undangan. 

Sebagai contohnya adalah semakin merebaknya isyu akan diperluasnya daerah

bebas rokok di tempat-tempat umum di Indonesia. Entah karena masyarakat

Indonesia semakin sadar hidup sehat atau karena tekanan internasional, yang

jelas isyu semacam itu jelas akan berpengaruh terhadap kehidupan banyak

pabrik rokok di Indonesia. Jika isyu tersebut nantinya akan direalisasikan

dalam bentuk kebijakan publik maka sudah pasti perusahaan rokok lah yang

menempati posisi yang kurang menguntungkan. Dengan kegiatan melobi yang

baik, perusahaan rokok bisa menegosiasikan posisi serta kepentingannya dalam

pembentukan kebijakan publik semacam itu. 

Dimanakah kedudukan humas disini? Apakah melakukan lobbying juga

termasuk salah satu tugas humas? Bisa ya, bisa tidak. Sebagai fungsi pencari

informasi bagi perusahaan, tugas humas adalah mensuplai pihak manajemen

dengan informasi-informasi dari dalam dan luar perusahaan yang akan

mempengaruhi kehidupan perusahaan, termasuk tugas Manajemen Isyu yang

juga telah kita bicarakan. Dalam kaitannya dengan lobbying bisa saja humas

tidak perlu menjalankan tugas itu secara langsung karena di negara-negara

maju perusahaan bahkan bisa menyewa jasa professional lobbyist atau pelobi

profesional. Disini humas bertugas untuk menjelaskan posisi dan kepentingan-

kepentingan yang dimiliki perusahaan kepada pelobi profesional atau kepada

‘orang dalam’ perusahaan yang bisa melakukan tugas itu. 

Kegiatan melobi memerlukan data ‘contact person’ dan orang

berpengaruh di berbagai bidang yang cukup lengkap serta harus selalu

diperbarui dari waktu ke waktu. Mereka juga harus bisa ‘membaca’ trend

sosial yang tengah menggejala, koalisi-koalisi yang terbentuk di masyarakat,

serta momen-momen penting dimana kebijakan publik tengah dibahas atau

diproses. 

Sebagai sebuah profesi, pelobi profesional memiliki beberapa area spesialisasi

seperti pelobi khusus bidang perdagangan atau lingkungan hidup. Pada

awalnya profesi pelobi banyak berasal dari para wartawan senior yang telah

pensiun. Namun sekarang, para pelobi profesional banyak yang berasal dari

lulusan ilmu komunikasi. Dan sebagai orang yang paham ilmu komunikasi,

pelobi profesional juga banyak memanfaatkan opini publik untuk

memperjuangkan kepentingan klienn